Sangatta – Inovasi digital dalam pelayanan desa di Kutai Timur menghadapi hambatan nyata akibat kombinasi sinyal internet yang lemah dan basis data kependudukan yang tidak valid. Keterbatasan ini mengurangi efektivitas penggunaan teknologi dalam administrasi dan pengelolaan pembangunan di tingkat desa.
Muhammad Basuni, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMDes) Kutim, mengungkapkan bahwa kendala desa bukan sekadar masalah teknis, tetapi juga menyangkut data dasar pelayanan. “Kendala mereka itu memang di sinyal internet dan yang kedua basic-basic untuk pelayanan itu yang masih [terkendala], contoh basic pelayanan itu kan kependudukan ya,” katanya.
Untuk mengatasi sinyal yang terbatas, beberapa desa memanfaatkan jaringan alternatif seperti Starlink agar tetap terkoneksi dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). “Sistem pelaporan keuangan kita sekarang sudah digitu dan terkoneksi sudah SIPD itu sampai ke pusat sudah,” tambah Basuni.
Namun, masalah utama terletak pada akurasi data kependudukan. Banyak warga desa tercatat di luar daerah padahal tinggal dan bekerja di desa setempat. Situasi ini menyebabkan perencanaan pembangunan berbasis kebutuhan nyata masyarakat sulit dilakukan. “Oleh sebab itu saya melihat memang data-data yang itu belum bisa dijadikan untuk perencanaan karena enggak faktual seperti itu,” jelas Basuni.
Kesenjangan ini tidak hanya menghambat digitalisasi, tetapi juga berdampak pada kemampuan desa memberikan layanan tepat sasaran kepada masyarakat. Digitalisasi yang seharusnya mempercepat pelayanan justru terhambat karena faktor infrastruktur dan data yang belum memadai. Perbaikan sinyal internet dan pembaruan basis data kependudukan menjadi langkah penting agar desa-desa di Kutai Timur dapat mewujudkan inovasi digital yang maksimal dan layanan publik yang lebih efektif. (Adv)
