SANGATTA – Program pembangunan infrastruktur permukiman di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tahun ini menghadapi tantangan yang tidak ringan. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kutim menyampaikan bahwa sejumlah faktor, mulai dari teknis hingga administratif, turut memengaruhi kelancaran pekerjaan yang saat ini sedang berjalan.
Kepala Dinas Perkim Kutim, H. Ahmad Iip Makruf, menjelaskan bahwa persoalan pertama yang dihadapi adalah karakter wilayah Kutai Timur yang begitu luas. Dengan 19 kecamatan dan permukiman yang tersebar, proses monitoring lapangan serta penanganan teknis membutuhkan waktu lebih lama. “Kutim ini wilayahnya sangat luas, itu jadi tantangan besar dalam mempercepat pekerjaan,” kata Iip.
Selain itu, terbitnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang terlambat menjadi kendala signifikan karena mempersingkat masa kerja kontraktor. Tahun ini, DPA baru keluar pada akhir Oktober, yang membuat pelaksanaan sejumlah kegiatan harus dilakukan dalam waktu yang sangat sempit. “Waktu yang mepet otomatis membuat progres beberapa pekerjaan melambat,” jelasnya.
Tidak hanya faktor administratif, Perkim juga berhadapan dengan kondisi cuaca yang tidak stabil, kelangkaan material di lapangan, serta meningkatnya persaingan kebutuhan tenaga tukang. Banyaknya proyek yang berjalan bersamaan di berbagai instansi membuat ketersediaan tenaga kerja menjadi terbatas. “Material dan tukang sering rebutan, apalagi menjelang akhir tahun,” tuturnya.
Meski sejumlah kegiatan dikerjakan melalui skema penunjukan langsung (PL), Iip menegaskan bahwa Perkim tidak akan memaksakan penyelesaian proyek yang tidak memungkinkan. Ia menyebut target realistis pelaksanaan tahun ini berada pada kisaran 50 sampai 70 persen. “Kami tidak ingin kualitas pekerjaan menurun hanya karena mengejar waktu,” tegasnya.
Dengan berbagai hambatan tersebut, Perkim tetap berkomitmen menjalankan program prioritas seperti pembangunan jalan lingkungan, drainase, perbaikan rumah layak huni, serta pengendalian kawasan kumuh. Ia berharap penyusunan anggaran tahun berikutnya bisa lebih tepat waktu sehingga pelaksanaan pembangunan berjalan optimal. (Adv)
