SANGATTA – Upaya Pemkab Kutai Timur (Kutim) menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah masih menjadi salah satu agenda prioritas. Melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), pemerintah daerah menargetkan pembangunan dan peningkatan kualitas 5.000 unit rumah sepanjang masa pemerintahan saat ini.
Kepala Dinas Perkim Kutim, H. Ahmad Iip Makruf, menyebut program ini dijalankan melalui pembangunan rumah baru dan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Dua skema tersebut, kata dia, menjadi fondasi utama bagi peningkatan kualitas permukiman di Kutim.
Namun, realisasi program tahun ini tidak secepat yang direncanakan. Iip menyampaikan bahwa Perkim hanya mampu menargetkan 100–200 unit rumah untuk diselesaikan pada 2025. Hal tersebut disebabkan oleh terbitnya DPA yang molor hingga penghujung Oktober.
“Karena DPA terlambat, pelaksanaan kegiatan juga ikut mundur. Ini mempengaruhi seluruh paket pekerjaan,” ujarnya.
Kondisi itu membuat waktu pelaksanaan menjadi sangat terbatas. Bahkan, pekerjaan yang menggunakan sistem Penunjukan Langsung (PL) pun tidak semuanya dapat dipaksakan tuntas sebelum akhir tahun.
“Kalau tidak memungkinkan, ya tidak kami jalankan. Target kami hanya sekitar 50 sampai 70 persen tahun ini,” paparnya.
Meski begitu, Iip menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen memprioritaskan program perumahan karena jumlah masyarakat yang membutuhkan hunian layak masih tinggi. Pemerintah daerah disebut terus mendorong percepatan di lapangan agar target jangka panjang 5.000 unit dapat tercapai.
“Kebutuhan rumah layak di Kutim sangat besar. Kami terus berupaya agar program ini berjalan optimal,” tuturnya.
Dengan luas wilayah Kutai Timur serta tantangan pembangunan yang beragam, sektor perumahan menjadi salah satu program strategis pemerintah untuk menjaga kualitas hidup masyarakat. (Adv)
