BREAKING NEWS

Tanpa CSR, Perkim Kutim Fokus Perkuat Akses BSPS untuk Perbaikan Rumah Warga

Bagikan Artikel

SANGATTA – Meski dukungan Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan tidak tersedia pada tahun 2025, Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memastikan program perbaikan rumah masyarakat berpenghasilan rendah tetap berjalan melalui kolaborasi intensif dengan pemerintah pusat. Kepala Perkim Kutim, H. Ahmad Iip Makruf, mengatakan bahwa program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) masih menjadi pilar utama dalam upaya menyediakan hunian layak bagi warga.

Menurut Iip, selama beberapa tahun terakhir, CSR perusahaan kerap mendukung pembangunan rumah layak huni. Namun tahun ini, tidak ada perusahaan yang mengalokasikan bantuan tersebut. “Dari dulu memang ada kolaborasi lewat CSR, tapi untuk tahun ini mungkin tidak ada,” jelasnya.

Kondisi tersebut membuat peran BSPS semakin vital. Bantuan senilai Rp10–15 juta per penerima itu diberikan sebagai stimulan agar penerima dapat memperbaiki atau membangun rumah secara mandiri. Walaupun nominalnya belum mencukupi seluruh kebutuhan pembangunan, stimulus tersebut telah terbukti membantu warga memperbaiki kondisi tempat tinggal mereka.

Iip menambahkan bahwa pemerintah pusat saat ini menargetkan pembangunan 3 juta rumah secara nasional. Untuk mendukung program tersebut, seluruh daerah diwajibkan memperbarui dan mengirimkan data penerima bantuan secara akurat. Kutim menjadi salah satu daerah yang memiliki kebutuhan hunian cukup besar sehingga proses pendataan menjadi langkah penting. “Program pusat pasti ada, apalagi targetnya besar. Semua data dikumpulkan dan disinkronkan,” ujarnya.

Dengan luas wilayah Kutim dan masih banyaknya rumah tidak layak huni, dukungan dari pemerintah pusat sangat diperlukan. Keterbatasan anggaran daerah membuat Perkim harus memaksimalkan setiap peluang kerja sama, baik dari provinsi maupun pusat. Iip memastikan bahwa meski CSR tidak tersedia, komitmen Perkim dalam memberikan akses hunian layak bagi masyarakat tetap tidak berubah. Pemerintah daerah berharap kerja sama dengan pusat dapat terus diperkuat agar program BSPS berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan. (Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *