SANGATTA – Desa-desa di Kutai Timur kini diminta untuk merancang perencanaan pembangunan berbasis data faktual dan berorientasi pada kinerja. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMDes) menegaskan, fokus pembangunan tidak lagi sekadar persentase penyerapan anggaran, tetapi efektivitas pencapaian program yang dapat dirasakan langsung masyarakat.
Kepala DPMDes Kutim, Muhammad Basuni, mengatakan selama ini pengukuran keberhasilan desa terlalu terpaku pada realisasi anggaran, yang berisiko menimbulkan pemborosan. “Kita selama ini hanya melihat berapa besar penyerapan anggaran. Yang penting menurut saya adalah kinerja,” ungkap Basuni.
Ia menekankan filosofi baru bahwa pencapaian program dapat dicapai secara efektif dan efisien tanpa harus selalu menghabiskan dana maksimal. “Kalau dengan harga 1.000 sudah tercapai, ngapain harus 2.000? Yang penting audit kinerja, sejauh mana program itu tercapai,” tambahnya.
Lebih lanjut, Basuni menekankan pentingnya integrasi kinerja desa dengan pembangunan kabupaten melalui Sistem Informasi Pembangunan Desa (SIPDS). Tujuannya agar pencapaian kinerja desa diakui sebagai bagian dari kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan.
“Kami berharap perencanaan kegiatan yang kinerjanya baik bisa dimasukkan ke RPJM Kabupaten,” jelasnya. Dengan langkah ini, desa diharapkan mampu menyusun program yang tepat sasaran, lebih akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi warga Kutai Timur. DPMDes menegaskan, audit kinerja dan perencanaan berbasis data menjadi kunci memastikan pembangunan desa efektif, efisien, dan mampu menciptakan perubahan signifikan bagi masyarakat. (Adv)
