SANGATTA – Upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mempercepat pemerataan pembangunan mendapat dorongan baru. Melalui Rapat Paripurna ke-XI DPRD Kutim, Jumat (21/11/2025) malam, pemerintah daerah bersama legislatif resmi menyetujui proyek tahun jamak senilai Rp 1,08 triliun. Kesepakatan itu menjadi titik penting dalam agenda pembangunan jangka menengah Kutim.
Ruang Sidang Utama DPRD Kutim malam itu menjadi saksi lahirnya Nota Kesepakatan yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kutim, Jimmi, dan Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman. Dengan skema MYC, pemerintah berharap proyek besar tidak lagi tersendat oleh keterbatasan siklus anggaran tahunan.
Plt Sekwan Kutim, Hasara, yang membacakan laporan pembagian anggaran, menjelaskan bahwa dana akan digelontorkan secara bertahap. Tahun 2026 sebesar Rp 383,9 miliar, sementara tahun 2027 menerima porsi terbesar, yakni Rp 697,5 miliar. Pendanaan ini difokuskan pada empat sektor: jalan-jembatan, fasilitas publik, penanganan banjir, serta pengembangan transportasi.
Di sektor Bina Marga, pemerintah merencanakan pembangunan dan rekonstruksi sejumlah ruas vital. Di antaranya Rekonstruksi Jalan Jembatan Batu Balai–Simp. Log Pon Muara Bengkal (Rp 65 miliar), pembangunan Jembatan Muara Bengalon (Rp 70 miliar), pembangunan Jembatan Tepian Langsat (Rp 80 miliar), dan rekonstruksi Jalan Simp. 3 Kelinjau Ulu–Senyiur (Rp 70 miliar).
Sementara itu, sektor Cipta Karya berfokus pada pembangunan fasilitas pelayanan masyarakat. Gedung BLK Kutim (Rp 45 miliar), Gedung MPP dan UMKM Centre (Rp 40 miliar), fasilitas penunjang Pertahanan Wilayah Makodim Kutim (Rp 55 miliar), serta pengembangan SPAM enam kecamatan (Rp 45 miliar) masuk dalam daftar prioritas.
Untuk menekan risiko banjir, sektor Sumber Daya Air mengalokasikan dana peningkatan drainase di Jalan Kabo Jaya dan Yos Sudarso I/Gajah Mada, masing-masing Rp 50 miliar dan Rp 45 miliar.
Di sektor Perhubungan, lanjutan pembangunan Pelabuhan Umum Sangatta (Kenyamukan) menjadi proyek terbesar, menyerap Rp 150 miliar. Dengan komitmen ini, Pemkab dan DPRD Kutim memastikan arah pembangunan lima tahun ke depan berjalan lebih terstruktur dan berkelanjutan. (Adv)
