SANGATTA – Kolaborasi antara pemerintah dan insan pers menjadi salah satu kunci penguatan layanan informasi publik di Kutai Timur (Kutim). Kepala Diskominfo Staper Kutim, Ronny Bonar, menegaskan pentingnya sinergi tersebut, terutama di tengah upaya memperluas layanan internet desa dan meningkatkan keamanan siber. Hal itu disampaikan saat membuka Ujian Kompetensi Wartawan (UKW) XLI hasil kerja sama Diskominfo Staper dan PWI Kutim di Sangatta, Selasa (18/11/25).
Ronny menjelaskan bahwa keterlibatan pers dapat membantu membangun penyebaran informasi yang lebih sehat dan meminimalisasi dampak disinformasi. Ia menilai bahwa penguatan literasi publik harus berjalan beriringan dengan pembangunan infrastruktur digital yang saat ini tengah digenjot pemerintah daerah.
Saat ini seluruh kantor pemerintahan di 139 desa dan dua kelurahan telah terhubung jaringan internet dasar. Meski demikian, adanya titik blank spot di wilayah tertentu masih menjadi tantangan. Diskominfo pun melakukan pemetaan menyeluruh untuk menentukan area yang bisa dijangkau provider serta titik yang memerlukan intervensi pemerintah. Di lokasi yang sudah terpasang jaringan, kapasitas juga ditingkatkan agar layanan lebih optimal.
Pada saat bersamaan, pemerintah menyiapkan pembentukan Patroli Siber untuk memperkuat pengawasan terhadap potensi serangan digital dan penyebaran hoaks. Langkah ini dibarengi peningkatan koordinasi internal dan lintas lembaga.
Penguatan layanan publik juga diwujudkan melalui pemasangan CCTV di sejumlah titik strategis. Hingga kini, 50–60 persen perangkat telah terpasang di kantor desa, kecamatan, serta lokasi rawan lainnya. Pemerintah bahkan menyiapkan solar panel untuk daerah yang masih minim pasokan listrik.
Ronny menegaskan bahwa berbagai langkah tersebut dilakukan untuk menghadirkan layanan informasi yang aman, merata, dan mendukung tata kelola pemerintahan yang modern di Kutim. (Adv)
