SANGATTA – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kutai Timur (Kutim) menghadapi tantangan baru berupa maraknya informasi menyesatkan yang bersumber dari luar daerah. Untuk menjawab persoalan tersebut, Diskominfo memperkuat kemitraan dengan media lokal yang dinilai lebih mampu memberikan klarifikasi cepat dan akurat kepada masyarakat.
Kepala Diskominfo Kutim, Ronny Bonar, mengungkapkan bahwa tidak sedikit hoaks yang beredar di media sosial Kutim berasal dari platform atau situs luar daerah yang tidak memiliki hubungan komunikasi dengan pemerintah setempat. “Sumbernya banyak dari luar Kutim. Ini yang membuat proses pelurusan informasi cukup rumit,” katanya.
Ronny menjelaskan bahwa pemerintah tidak boleh membatasi penyebaran informasi, tetapi proses verifikasi tetap wajib dilakukan oleh siapapun sebelum menyebarkannya. Ia menilai prinsip dasar jurnalistik menjadi pegangan utama dalam menjaga kualitas informasi. “Informasi harus diverifikasi. Konfirmasi itu bukan pilihan, tapi kewajiban,” tegasnya.
Untuk meminimalkan dampak kabar bohong, Diskominfo Kutim memperkuat hubungan kerja dengan media lokal yang selama ini menjadi mitra strategis pemerintah. Ronny menilai media di Kutim memiliki peran vital dalam menyampaikan klarifikasi secara cepat dan membangun narasi positif di tengah masyarakat. “Rekan-rekan media inilah yang membantu menangkal penyebaran informasi keliru,” tambahnya.
Selain itu, Diskominfo terus mempelajari berbagai pola hoaks yang kini semakin berkembang, termasuk upaya manipulatif yang bertujuan mempengaruhi opini publik. Ronny menyebut setiap pernyataan resmi pemerintah harus didasarkan pada data yang tervalidasi agar tidak menambah kerancuan di masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menciptakan ekosistem informasi yang sehat. “Kita semua punya tanggung jawab. Jangan langsung membagikan informasi sebelum memastikan isinya benar,” tutupnya. (Adv)
