SANGATTA – Kurangnya alat pemeriksaan pendukung dan belum terjalinnya kerja sama resmi dengan BPJS Kesehatan membuat masyarakat Kutai Timur belum dapat memanfaatkan layanan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) secara optimal. Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Labkesda Kutim, Gregorius Gebo, mengatakan bahwa kondisi tersebut berpengaruh besar terhadap layanan deteksi penyakit menular seperti Tuberkulosis (TBC) dan HIV.
Gregorius menjelaskan bahwa saat ini pemeriksaan awal TBC masih dilakukan di Puskesmas karena fasilitas dan tenaga surveillance lebih tersedia. Padahal, Labkesda telah menyiapkan ruangan khusus berstandar Biosafety Level 2 (BSL-2) yang seharusnya dapat mendukung pemeriksaan lanjutan. Sayangnya, alat penting berupa Tes Cepat Molekuler (TCM) belum dimiliki Labkesda.
“Sebenarnya ke depannya kami ingin jadi rujukan TCM. Tapi alatnya belum ada,” katanya.
Selain masalah alat, faktor administrasi juga menjadi penghambat. Hingga kini Labkesda belum dapat menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan BPJS Kesehatan. Dampaknya, masyarakat pemegang kartu BPJS tidak dapat memanfaatkan layanan Labkesda melalui pembiayaan BPJS.
“Kami MOU belum bisa sama BPJS, jadi pasien-pasien BPJS belum bisa ke sini,” lanjutnya.
Untuk dapat menjalin kerja sama tersebut, Labkesda wajib memiliki dokter spesialis Patologi Klinik. Namun kebutuhan ini belum terpenuhi sehingga layanan yang seharusnya tercover BPJS, seperti pemeriksaan rutin Prolanis untuk pengidap penyakit kronis, masih harus dibayar secara mandiri oleh pasien.
“Kami harus punya dokter patologi klinik, tapi sampai sekarang belum ada,” tegas Gregorius. (Adv)
